Menikmati Demokrasi: Asas Penyikapan

Gedung_MPR-DPRDI TENGAH SITUASI yang terus berubah, seperti ketika dakwah merambah rimba politik, menentukan sikap merupakan salah satu pekerjaan yang rumit. Setiap situasi politik biasanya menyimpan peluang dan jebakan sekaligus. Karenanya, setiap keputusan politik pasti mengandung resiko. Para pemimpin politik diuji di sini. Karakter sebuah pergerakan akan terbentuk dan terlihat di sini.

Di sini ada beberapa nilai yang menentukan mutu sikap dan keputusan politik. Pertama, sejauh mana sikap dan keputusan politik itu tepat dengan situasi, tempat, momentum, orang, dan insdtusinya. Jadi, bukan sekedar sikap dan keputusan yang benar, tapi sikap dan keputusan benar yang tepat! Kebenaran dan ketepatan adalah dua substansi yang menentukan mutu sebuah sikap dan keputusan politik.

Kedua, sejauh mana sikap dan keputusan polidk itu efektif bekerja mengantar kita mencapai tujuan yang ingin kita capai. Efektivitas untuk sebagiannya terkait dengan tingkat kebenaran-ketepatan sikap dan keputusan politik, tapi untuk sebagiannya terkait dengan cara apa sikap dan keputusan politik itu diekspresikan. Efektivitas terkait dengan fungsi penyikapan dan pengambilan keputusan, terkait dengan pengaruh yang ditimbulkan oleh sikap dan keputusan politik tersebut.

Ketiga, sejauh mana kita dapat mempertahankan konsistensi dalam penyikapan dan pengambilan keputusan politik. Dalam situasi yang terus berubah, “durasi kebenaran” seringkali tidak bertahan lama atau kita kemudian kehilangan arah dan pegangan dasar sehingga sikap dan keputusan politik kita tidak lagi konsisten. Konsistensi yang menentukan warna dasar dari karakter kita secara kolektif; apakah warna dasar itu bernama kebenaran atau kepentingan, idealisme atau pragmatisme.

Itulah tiga nilai utama yang menentukan mutu sebuah sikap dan keputusan politik yang kita ambil: ketepatan, efektivitas, dan konsistensi. Ketiganya terkait dengan dua sisi yang senanriasa melekat pada sikap dan keputusan politik yang kita ambil. Sisi pertama terkait dengan substansi sikap dan keputusan politik yang kita ambil, yaitu tentang muatan kebenaran syar’i. Sedang sisi kedua terkait dengan proses penentuan sikap dan pengambilan keputusan politik, yaitu tentang cara yang kita tempuh, apakah sudah benar atau tidak.

Muatan dan proses

Muatan kebenaran dalam sebuah sikap dan keputusan polidk sesungguhnya ditentukan oleh referensi dan metode yang kita gunakan. Bagi kita kaum muslimin, sudah tentu kebenaran yang kita maksud adalah kebenaran syar’i. Karenanya, referensi kita dalam menentukan sikap dan mengambil keputusan politik adalah merujuk pada syariat Islam. Sedang metode yang kita pakai adalah ijtihad. Akan tetapi, ijtihad yang benar hanya dapat dilakukan jika kita menggabungkan dua pengetahuan sekaligus, pengetahuan tentang syariat Islam yang mendalam dan pada waktu yang sama, juga pengetahuan yang mendalam dan mendetil tentang realitas kehidupan politik yang kita hadapi. Yang pertama kita sebut dengan “fiqhi wahyu”, yang kedua “fiqhi realitas”.

Yang kita lakukan dalam ijtihad adalah bagaimana memberlakukan kebenaran-kebenaran wahyu Allah swt. dalam realitas kehidupan manusia.Jadi, fungsi ijtihad itu menempatkan setiap kebenaran wahyu pada realitasnya, pada dunianya yang tepat. Artinya, nilai ijtihad itu pada ketepatannya.

Namun demikian, ada satu hal yang harus kita tegaskan di sini. Yaitu, secara substansial seluruh ajaran syariat Islam berorientasi pada kebaikan dan kepentingan hidup manusia. Itulah sebabnya Ibnu Taymiah mengatakan, di rnanapun ada kemaslahatan bagi manusia, disitu pasti terdapat syariat Allah. Jadi, syariat Islam mengakomodasi segala hal yang menciptakan maslahat sebanyak-banyaknya bagi manusia.

Karena itu, Al-Syathiby mengatakan, inti politik Islam adalah mendatangkan maslahat sebanyak-banyaknya bagi manusia dan menolak mudharat sebanyak-banyaknya dari manusia.

Kemaslahatanlah yang kemudian menentukan sikap dan keputusan politik kita. Termasuk juga di dalarnnya menentukan semua perubahan yang terjadi dalam sikap dan keputusan politik kita. Jadi, andaikan kita mendukung seseorang untuk menduduki suatu jabatan tertentu, lantas kemudian kita mengubah sikap dengan memintanya meninggalkan jabatan itu, semua perubahan itu dapat dipahami dari pendekatan maslahat

Jadi, asas penentuan sikap dan pengambilan keputusannya adalah “asumsi” maslahat yang terdapat dalam perkara itu, Karena sifatnya asumsi, maka sudah pasti relatif. Dan karena relatif, sangatlah mudah mengalami perubahan.
Namun demikian, asumsi yang kita gunakan dalam sebuah ijtihad adalah asumsi yang kuat (zhonn rajih} yang mempunyai dasar pada fakta-fakta, pertimbangan-pertimbangan rasional, dan idealita yang kita inginkan. Jika sebuah asumsi dibentuk dari realitas, rasionalitas, dan idealitas, kita berharap peluang kesalahannya menjadi lebih kecil. Dan, kelemahan itu dapat kita tutupi dengan niat yang ikhlas serta tawakkal kepada Allah swt.

Adapun sisi yang terkait dengan proses adalah lembaga pengambilan keputusan itu sendiri. Yaitu, apa yang kemudian kita sebut dengan syuro. Karena kemaslahatan itu didefenisikan melalui sejumlah asumsi dasar, dengan merujuk kepada realitas, rasionalitas, dan idealitas, sudah tentu akal kolektif lebih baik daripada akal individu. Karena itu, keputusan bersama selalu lebih baik daripada keputusan individu.

Tapi, apakah setiap syuro dengan sendirinya selalu melahirkan sikap dan keputusan politik yang bermutu? Tentu saja tidak ada jaminan. Tapi, peluangnya lebih besar. Meski begitu, masalah ini tetap perlu didalami lebih jauh.

Baca juga !

Menikmati demokrasi: Optimalisasi Syuro

Menikmati demokrasi: mengelola ketidaksetujuan terhadap hasil syuro

This entry was posted in Uncategorized. Bookmark the permalink.