“Polemik Swasembada Pangan” by @MahfudzSiddiq

MAHFUDZ SIDIKMahfudz Siddiq
@MahfudzSiddiq
Ketua Komisi I DPR RI

 

 

 

  1. stlh mafia bawang berhasil tahan supply ke pasar dan akibatkan harga naik, skrg mrk paksa pemerintah loloskan impor ilegal.
  2. setiap kebijakan swasembada pangan, gangguan utama menteri2 terkait adl mafia impor pangan. Mrk bisa mainkan supply & harga.
  3. sbg pedagang, mafia impor pangan maunya kuota sebesar2nya. Bahkan mrk jg pakai tangan negara pengekspor tuk pressure.
  4. jika tunduk pada mafia impor pangan, pihak pertama yg dirugikan adl petani yg sdh lama termiskinkan secara struktural.
  5. dilepasnya kran impor pangan mmg bisa untungkan konsumen juga krn harga bisa tertekan lebih murah. Petani lokal menderita.
  6. mafia impor biasanya bermain saat siklus tanam & panen petani lokal terkendala musim. Smntr cadangan nasional tak terpenuhi.
  7. swasembada pangan butuh 2 hal: kebijakan afirmatif dan protektif. Musuhnya adl rezim pasar bebas. Diperlukan ketegasan.
  8. rezim Soeharto berhasil dlm kebijakan afirmatif & protektif. Tp diikuti politik batasan harga tertinggi tuk jaga konsumen.
  9. politik batasan harga tertinggi membuat nasib petani tdk juga diuntungkan, meski ditopang oleh subsidi sektor pertanian.
  10. swasembada pangan jg butuh integrasi kebijakan dan program. Pencetakan sawah baru misalnya jd wewenang dan tugas menteri PU.
  11. revitalisasi infrastruktur irigasi tuk atasi musim kemarau juga wewenang dan tugas menteri PU. Ini sbg satu contoh.
  12. saat cadangan pangan nasional turun, kebijakan kran impor jadi wewenang dan tugas menteri perdagangan.
  13. tuk memastikan kelancaran distribusi pasokan ke pasar, terkait dgn urusan infrastruktur perhubungan dan transportasi.
  14. saat terjadi fluktuasi supply dan harga, ada fungsi dan peran BULOG yg bisa lakukan operasi pasar krn mereka yg simpan stok.
  15. jadi swasembada pangan adl tgjwb negara bukan hanya 1-2 kementrian teknis. Ada Menko ada Presiden disitu.
  16. di hilirnya, kebijakan swasembada pangan jg hrs diamankan dgn penegakan hukum. Ini domain Polri. Yg nakal jgn dibiarkan.
  17. lalu alas dr semua kebijakan swasembada pangan terpulang jg pada konsep tata-ruang & peruntukan lahan. Ini Urusan Pemda.
  18. smntr problem klasik adl Pemda2 sdh jd raja2 kecil dlm kelola tata-ruang dan peruntukan lahan. Faktanya lahan makin sempit.
  19. masy petani yg trus termiskinkan picu urbanisasi berkelanjutan. Lahan pertanian berganti fungsi, orangnya pun makin habis.
  20. sejak periode lalu, Pres SBY pernah canangkan landreform 2 juta ha tuk lahan pertanian, realisasinya? Ah cuma mimpi.
  21. jadi selain bawang, msh banyak komoditi pangan lain yg bisa dimainkan sbg isu tuk beragam kepentingan.
  22. Masy baik konsumen maupun petani, banyak tak tahu apa soal besar di baliknya. Unsur2 Pemerintah hanya saling menyalahkan.
  23. saat bicara kebijakan makro tuk temukan solusi tuntas, sering kita terjebak berkutat pada kasus di level mikro. Useless!
  24. ego sektoral di pemerintahan ciptakan ketidakjelasan dan ruang abu2. Yg diuntungkan adl pragmatisme sempit.
  25. TL saya ttg problem swasembada tangan lepas dari subyektifitas siapa Mentan-nya. Siapapun ia akan hadapi problem ini.
  26. apa yg sdg dibahas #POLEMIK skrg, jika dikonstruksikan utuh akan sejalan dgn pandangan TL saya.
  27. ironinya konstruksi problem pangan jg terjadi di sektor lain, sprt energi. The absence of vision n policy.
This entry was posted in Uncategorized. Bookmark the permalink.