Aneh !! KPK Minta AD/ART PKS

Twitter : @dangtuangku

01022010_gedung_kpk

  1. Ada yg aneh dalam penyidikan yg dilakukan KPK dalam kasus LHI. Penyidik minta AD/ART PKS.
  2. Permintaan AD/ART itu mengingatkan saya soal permintaan yg biasa dilakukan penyidik saat mengusut kasus2 korupsi di lembaga negara.
  3. Saat usut BUMN atau lembaga negara, penyidik biasanya minta SOP atau standar operasional prosedur.
  4. Untuk apa SOP? Untuk mencari bukti adanya pelanggaran SOP dalam sebuah kasus. Pasalnya SOP hakikatnya adlh hukum. Melanggarnya=melawan hukum
  5. Saya lanjutkan tuips saya. Berulang kali kami sampaikan dalam tuips kami, dalam penegakkan hukum ada dua hal yg selalu dikejar penyidik.
  6. Penyidik kasus korupsi selalu mencari adakah perbuatan melawan hukum dan adakah kerugian negara.
  7. Untuk mencari bukti adanya perbuatan melawan hukum, penyidik biasanya lihat dulu UU. Setelah itu prosedur standar institusi negara yg diusut
  8. Dari mempelajari SOP BUMN yang diusut misalnya, terlihat peta dan pelaku yang diduga melawan hukum jika itu melanggar SOP.
  9. Kasus LHI seperti kita tahu adalah kasus suap impor sapi. LHI adalah Presiden PKS saat peristiwa itu.
  10. Sedangkan kuota impor, menurut anggapan KPK adalah wewenang kementerian pertanian. Dan menteri pertanian adalah kader PKS.
  11. Kami mengingatkan anda dengan pernyataan pimpinan KPK saat penangkapan LHI saat ditanya kewenangan apa yg dilanggar LHI.
  12. Saat itu publik merasa aneh, kok LHI yang anggota Komisi I DPR terima suap terkait kebijakan pemerintah yg jadi mitra komisi IV DPR.
  13. Pimpinan KPK, Bambang W, menyebut bahwa LHI ‘menjual pengaruh’ sebagai Presiden PKS kepada Menteri Pertanian yang kader PKS.
  14. Pernyataan BW soal ‘menjual pengaruh’ ini akhirnya sempat diperdebatkan di publik. Bagaimana KPK membuktikan ‘penjualan pengaruh’ itu?
  15. Kami pun sempat membuat tuips soal ini dalam analisa kasus LHI dan Mentan. pembuktian ‘penjualan pengaruh’ sangat sulit, bila tidak muskil.
  16. Bila kita buka UU Tipikor, tidak ada satu kata pun, baik dalam batang tubuh maupun penjelasan tentang kata ‘pengaruh’.
  17. Pengaruh tidak sama dengan wewenang. Wewenang itu jelas dan kongkrit sehingga bisa diukur. Pengaruh itu abstrak hingga sulit diukur.
  18. Pasal2 yg mengatur soal pidana suap menyebutkan pemberian suap terkait utk melakukan sesuatu atau tidak melakukan sesuatu terkait kewenangan
  19. Saat soal ini diperdebatkan, KPK perlahan-lahan mengalirkan opini ke soal lain. Johan Budi mengatakan agar jgn lihat penangkapan LHI saja.
  20. Tapi katanya lihat peristiwa sebelum penangkapan. Ini menimbulkan kesan ada hubungan langsung LHI dan Mentan yg sudah diketahui KPK.
  21. Secara bersamaan, media2 yg selama ini dikenal dekat KPK dapat informasi bahwa ada percakapan antara LHI-Mentan yg sudah disadap KPK.
  22. Info yang dilansir media2 itu terkesan bocoran dari KPK. Intinya ada percakapan LHI-Mentan yg tersadap.
  23. Media tak mungkin ngarang kecuali ada oknum di KPK yg memang sengaja membocorkan.
  24. Muncul kesan bahwa memang ada percakapan itu. Apalagi ada pula soal pertemuan Medan antara LHI-Mentan-Elda-Elizabet (bos Indoguna).
  25. Belakangan setelah hasil pemeriksaan pertemuan medan tak ada kaitan langsung ke suap diterima AF yg diasumsikan KPK utk LHI, KPK kewalahan.
  26. Pertemuan Medan tadinya mau dirangkai KPK dgn percakapan telepon LHI-Mentan dan dirangkai ke penerimaan suap oleh AF dari Indoguna.
  27. Rangkaian itu akan menjadi petunjuk. Petunjuk adalah alat bukti, walau yg paling paling terlemah.
  28. Namun upaya itu gagal karena rangkaiannya tidak nyambung ke penerimaan suap oleh AF.
  29. KPK pun kelabakan soal info soal percakapan LHI-Mentan tentang suap yg akan diberikan lewat AF yg sebelumnya terkesan bocoran dari KPK.
  30. Belakangan info adanya percakapan telepon LHI-Mentan soal suap diterima AF, dibantah KPK lewat Abraham Samad. Hehehe… Mau cuci tangan.
  31. Ini artinya CDR LHI-Mentan soal suap diterima AF tak ada, meski diberitakan media massa dgn sumber bocoran oknum KPK.
  32. Nah apa kaitannya dengan permintaan AD/ART PKS oleh para penyidik KPK?
  33. Ini menunjukkan KPK kembali ke konstruksi awal yg mau dibangunnya. ‘LHI sebagai Presiden PKS’. Sesuatu yg dihindari karena sangat sulit.
  34. Mencari kaitan Mentan yang kader PKS secara struktur dengan LHI sebagai Presiden PKS.
  35. Agar bisa diukur ‘penjualan pengaruh’ LHI sebagai Presiden PKS terhadap kuota impor melalui Mentan yg kader PKS.
  36. Cara KPK terakhir ini, pelajari AD/ART lembaga (PKS) yg notabene bukan lembaga negara, sangat tak lazim.
  37. Tapi ok lah, KPK punya kuasa dan mungkin bisa sekehendak hati buat tafsir. Gimana kira2 hasil pemeriksaan AD/ART PKS nantinya?
  38. Jika ini buat kaitannya dgn LHI-Mentan dan penerimaan suap oleh AF, saya memang tak paham AD/ART PKS.
  39. Namun dari kebijakan PKS yg menyebut bahwa setiap kader tak boleh merangkap jabatan, maka upaya KPK mencari kaitan LHI dan Mentan gagal.
  40. Dan KPK tak mungkin tak menyadari itu. Karenanya saya yakin, bukan sekedar kejar LHI, KPK masuki SOP di PKS.
  41. Mudah2an dugaan saya salah, pemeriksaan AD/ART ini juga utk menekan PKS dan memberi jalan bagi satu kelompok yg kini sedang siap beraksi.
  42. Info yg saya dengar, dan pernah saya tuipskan dulu, akan ada yg mengajukan pembubaran PKS ke MK dg dalih partai sbg korporasi ikut korupsi.
  43. Sekian tuips saya dulu. Informasi milik semua orang.
This entry was posted in Uncategorized. Bookmark the permalink.