Kibuli Rakyat, 155M untuk Lumpur Lapindo Masuk RAPBN-P 2013

20120717_Demo_Korban_Lumpur_Lapindo_4863

JAKARTA – Pemerintah ternyata menyiapkan dana sebesar Rp 155 miliar untuk penanggulangan bencana Lumpur Lapindo, di Jawa Timur. Hal itu terungkap dalam Pasal 9 Rancangan Undang-Undang (RUU) Tahun 2013 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2013.

Dalam pasal tersebut disebutkan “Untuk kelancaran upaya penanggulangan lumpur Sidoarjo, alokasi dana pada Badan Penanggulangan Lumpur Sidoarjo (BPLS) Tahun Anggaran 2013.”

Di dalam pasal itu juga ditegaskan alokasi dana dapat digunakan untuk pelunasan pembayaran pembelian tanah dan bangunan di luar peta area terdampak pada tiga desa, yakni Desa Besuki, Desa Kedungcangring, dan Desa Pejarakan serta di sembilan rukun tetangga di tiga kelurahan yaitu Kelurahan Siring, Kelurahan Jatirejo, dan Kelurahan Mindi.

Kemudian, pada poin selanjutnya alokasi itu diatur untuk bantuan kontrak rumah dan pembayaran pembelian tanah dan bangunan di luar peta area terdampak lainnya pada 66 rukun tetangga, yaitu Kelurahan Mindi, Kelurahan Gedang, Desa Pamotan, Desa Kalitengah, Desa Gempolsari, Desa Glagaharum, Desa Besuki, Desa Wunut, Desa Ketapang, dan Kelurahan Porong.

Selanjutnya, dalam rangka penyelamatan perekonomian dan kehidupan sosial kemasyarakatan di sekitar tanggul Lumpur Lapindo, anggaran belanja yang dialokasikan pada BPLS Tahun Anggaran 2013 dapat digunakan untuk kegiatan mitigasi penanggulangan semburan lumpur, termasuk penanganan tanggul utama ke Kali Porong yang mengalirkan lumpur dari tanggul utama ke Kali Porong. Pagu paling tinggi yang diusulkan adalah sebesar Rp 155 miliar.

Saat dikonfirmasi, politisi DPR asal Partai Demokrat, Sutan Bhatoegana, menilai dana sebesar itu wajar digelontorkan oleh pemerintah untuk meringankan beban masyarakat setempat. Pasalnya, semburan lumpur di kawasan Sidoarjo telah dinyatakan sebagai bencana alam, dan pemerintah wajib membantu masyarakat yang menjadi korban.

Ketua DPP Partai Demokrat ini juga menjamin alokasi anggaran untuk penanggulangan Lumpur Lapindo jauh dari unsur politis.

Sementara itu Partai Golkar mengaku tak tahu-menahu perihal pasal 9 ayat 2 yang tercantum dalam APBNP 2013 yang memberikan alokasi untuk penanggulangan korban lumpur Lapindo di Sidoarjo Rp155 miliar.

“Kalau itu yang berkaitan dengan penanganan oleh pemerintah kita tidak ikut campur,” kata Bendahara Umum Partai Golkar Setya Novanto di Gedung DPR, Senayan, Jakarta, Senin (17/6/2013). ( Kompas/Oke )

This entry was posted in Uncategorized. Bookmark the permalink.