Sertifikasi Halal, ini masalah “Trust”

solaria.previewoleh : Fathi nasrullah

Menurut saya, sertifikasi halal bukanlah inti dari urusan halal-haram. Sertifikasi halal adalah aktivitas bisnis untuk menggapai ceruk pasar konsumen yang lebih luas (dalam kasus Indonesia, berarti 200 juta masyarakat muslim Indonesia).

Mendapat sertifikat halal berarti mendapat jaminan dari pihak ketiga (yaitu pihak pengeluar sertifikat, dalam hal ini LPOM MUI) bahwa produk tersebut halal. Artinya, kita bisa tidak percaya kepada produsen, namun kita percaya kepada MUI yang telah menjamin kehalalan produk.

Dengan adanya sertifikasi, artinya pihak pengeluar sertifikat setuju untuk menjamin kehalalan produk dengan mekanisme pengawasan tertentu, untuk periode waktu tertentu pula.

Sertifikasi halal ini amat persis dengan sertifikasi-sertifikasi lainnya. Misalnya ISO, CE, FCC, atau FAA. Jika PTDI (misalnya) Compliant dan Certified terhadap sertifikasi FAA (USA) berarti membuka pasar Amerika untuk pesawat-pesawat produknya.

Jika PTDI tidak certified meskipun sebetulnya compliant, maka Amerika tidak perlu bersusah payah memohon kita untuk apply sertifikasi mereka. Mereka akan tolak produk kita tanpa melihat sebagus apa kualitasnya. Itu artinya PTDI tidak serius dengan niat masuk ke pasar Amerika. Mungkin kita cuma serius untuk menggarap pasar dalam negeri saja, sehingga bercukup diri dengan sertifikasi DSKU-Kemenhub RI.

Begitu juga dengan sertifikasi halal. Dengan mendapatkan sertifikasi, konsumen tidak perlu mengenal siapa pemilik restoran, siapa tukang masaknya, bahannya apa saja, beli bahannya dari mana, bumbunya apa saja, dan lain-lain. Konsumen cukup melihat sertifikat, percaya kepada MUI, selesai. Ini memotong sekian banyak barrier dari para calon konsumen dari membeli produk-produk kita. Mungkin kita merasa barrier tersebut seolah tidak ada artinya, tapi coba multiplikasi barrier tersebut kepada 200 juta muslim di Indonesia.

Halal-haram itu sudah mutlak. Sertifikasi halal adalah pilihan. Bisa saja manajemen sebuah jaringan restoran besar mengatakan bahwa semua bahan yang digunakan adalah halal. Tapi atas dasar apa kita (atau saya khususnya) harus percaya pada manajer tersebut? Kenal saja enggak. Bagaimana saya tahu kalau dia berkata jujur sedangkan kenal saja tidak. Di sinilah bedanya “Halal Compliant” dan “Halal Certified”. Mungkin memang makanan tersebut “Halal Compliant”, tapi “SIAPA yang menjamin” adalah pertanyaan berikutnya. Pada akhirnya memang berujung kepada “TRUST”.

Itu sebabnya kita percaya kepada ibu atau istri kita yang memasakkan makanan untuk kita. Apa perlu kita menagih sertifikasi halal kepada mereka? Tentu tidak. Kita percaya pada mereka. Pada skala yang sedikit lebih luas, banyak dari kita juga percaya kepada warteg-warteg di sekitar rumah atau kantor kita. Kita percaya karena kita mengenal penjualnya, mengenal tukang masaknya, bahkan tidak jarang melihat proses masaknya.

Kembali ke restoran besar yang enggan apply sertifikasi halal. Kita sudah tahu siapa yang melakukan sertifikasi. Kita bisa tanya seperti apa prosesnya termasuk perkiraan besaran biayanya. Jika mereka-mereka itu enggan untuk melakukan sertifikasi, justru akan menimbulkan tanda tanya… Ada Apa? Secara bisnis tidak masuk akal (mempertahankan barrier pada 200 jutaan calon konsumen).

Secara administrasi juga tidak masuk akal (mengingat mudah dan murahnya aplikasi sertifikasi halal MUI). Oleh karenanya jangan salahkan kami para calon konsumen ketika mengingatkan saudara-saudara muslim kami untuk berhati-hati dalam mengkonsumsi makanan di restoran-restoran tersebut.

*sumber: https://www.facebook.com/fathinashrullah/posts/10151810824622618

 
This entry was posted in Uncategorized. Bookmark the permalink.