Bawaslu tutup mata kampanye bagi-bagi uang dan umbar aurat

Caleg-Bagikan-Uang-200314-Bal-2-horzPartai Keadilan Sejahtera (PKS) mengkritik kinerja Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu), karena mengabaikan dugaan pelanggaran kampanye, semacam politik uang. Namun PKS juga dipuji karena peka terhadap kampanye yang melibatkan anak-anak.

Wasekjen PKS, Fahri Hamzah menjelaskan, makna penting dari pemilu bukan saja prosedur pemilihan, tapi apa yang secara tradisi disebut sebagai “pesta demokrasi”. Dalam pesta, tak boleh ada satupun masyarakat yang tidak menikmatinya serta terlibat di dalamnya, termasuk anak-anak.

Pemilu sebagai pesta demokrasi adalah proses memperkenalkan esensi demokrasi yang baru diadopsi penuh sebagai sistem politik sejak 15 tahun lalu.

Adapun larangan dalam UU No 12 tahun 2008, sama sekali tidak terkait dengan “membawa” anak tetapi “memobilisasi” mereka yang tidak punya hak suara, termasuk anak-anak.

“Kata ‘memobilisasi’ tidak terjadi pada kasus PKS, karena anak-anak yang ikut itu adalah menyertai orang tua mereka yang mengikuti kampanye secara sadar, dan bukan massa bayaran, apalagi anak-anak bayaran,” tegas Fahri di Jakarta, Minggu (23/3).

Dia melanjutkan pihaknya menyayangkan pernyataan ketua Bawaslu di sebuah media massa, yang seakan melegitimasi “bagi-bagi amplop uang”, yang jelas-jelas dilarang dalam UU.

Seharusnya Bawaslu mengapresiasi fakta-fakta positif tentang kampanye PKS, seperti yang terjadi di Gelora Bung Karno. Sebab, kata Fahri, ratusan ribu massa PKS datang ke satu titik kampanye dengan sikap dan persiapan untuk kampanye, tanpa kekacauan.

Ratusan ribu massa itupun datang tanpa adanya satupun kegiatan “bagi-bagi amplop”, padahal partai lain dalam kampanye kecil saja banyak amplop berseliweran.

Karena itulah, Fahri menyatakan PKS menilai Bawaslu terkesan lari dari kecurangan-kecurangan. Misalnya, maraknya politik uang dari pusat sampai daerah, maraknya penyalahgunaan jabatan, maraknya kecurangan atas alat peraga, kampanye dan pemberitaan atas partai dan calon tertentu melalui TV tanpa batas dan pengawasan.

“Atau kampanye hitam oleh pemilik media, tarian erotis di panggung-panggung kampanye, termasuk yang melibatkan anak-anak,” tegas Fahri, yang juga caleg di Nusa Tenggara Barat (NTB) itu. (kasurau)

This entry was posted in Uncategorized. Bookmark the permalink.